Gerakan Mahasiswa (GERAM) Palangkaraya
(FMN, GMNI, HMI, PMII, KAMMI, GMKI, PMKRI, KNPI-Kota Palangkaraya, BEM UNPAR, DEMA STAIN, HIMABARUT, BOM-BK, HIMAPAKAT)
Contact Person: M. Fachrulryannor (0821-4887-2340), Jimmy (0852- 4901-7271)
20 (Dua Puluh) Orang anggota DPRD Kalimantan Tengah, tandantangani pernyataan sikap “Tolak Kenaikan harga BBM”
 |
| 22 Orang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Kalimantan Tengah Menandatangani pernyataan sikap penolakan kenaikan harga BBM. |
Rencana penaikan harga Bahan Bakar Minak (BBM), yang rencananya akan ditetapkan hari ini (17 Juni 2013), mendapatkan tentangan keras dari berbagai kalangan diseluruh Indonesia. Rakyat di berbagai daerah bahkan telah melakukan penyikapan atas rencana tersebut sejak beberapa pekan sebelumnya.
Hari ini (Senin, 17 Juni 2013), seperti halnya masyarakat diberbagai daerah lainnya, Aliansi mahasiswa yang menghimpun berbagai organisasi kemahasiswaan di Palangkaraya-Kalimantan Tengah, yakniGerakan Mahasiswa (GERAM) Palangkaraya, hari ini juga telah menggelar aksi Demonstrasi untuk menolak rencana penaikan harga BBM tersebut. GERAM Memulai Aksinya dari dalam kampus (Student Center-SC) sejak pukul 07.30, kemudian melakukan Kompoi Motor menuju Kantor Disnakertrans pada pukUl o8.00, selanjutnya ke kantor dewan perwakilan rakyat daerah Kalimantan tengah (DPRD-KALTENG).
Didepan kantor DPRD Kalteng, massa aksi melakukan mimbar bebas dan meminta dialog dengan anggota Dewan. Respon yang cukup lamban oleh Anggota dewan, sempat memicu kemarahan massa sehingga nyaris bentrok. Massa kemudian kembali tenang dan tertib setelah DPRD menyepakati untuk Dialog.
Berhubung Anggota dewan sedang melakukan rapat Paripurna, massa kemudian hanya ditemui oleh Wakil Ketu DPRD-KALTENG, Ketua Komisi A, Ketua dan Sekretaris Komisi B (). Sedangkan Ketua dewan tidak bisa hadir karena sedang berobat, ungkap Wakil Ketua DPRD.
Dalam dialog bersama Anggota Dewan, masing-masing perwakilan organisasi massa yang tergabung dalam GERAM kemudian meyampaikan pandangan dan pernyataan sikapnya atas rencana kenaikan BBM. Perwakilan massa yang mengikuti dialog juga mendesak kepada DPRD Kalteng untuk menandatangani pernyataan sikap “penolakan kenaikan harga BBM” yang kemudian akan di Fax-kan kepada DPR RI dan Pemerintah.
Terkait dengan tuntutan tersebut, seluruh anggota dewan yang ikut berdialog dengan massa aksi menyatakan sikapnya “100% Menolak Kenaikan harga BBM dan mendukung demonstrasi yang dilakukan oleh GERAM”. Wakil ketua DPRD dan Ketua Komisi A dan B juga menemani perwakilan seluruh Organisasi mendatangi ruang siding paripurna, guna meminta dukungan dan penandatangann pernyataan sikap penolakan kenaikan harga BBM tersebut. Massa aksi berhasil mendapatkan tanda tangan dari seluruh anggota dewan yang hadir dalam sidang paripurna, sebanyak 22 Orang. Pernyataan sikap dan tandangan yang diperoleh tersebut kemudian di fax ke kantor Sekretaris Negara dan DPR RI.
Sebelum dialog ditutup, Wakil Dewan juga menyatakan DPRD akan mengirimkan surat resmi kepada DPR RI dan Pemerintah melalui Sekretariat Negara, sebagai tindak lanjut dari pernyataan sikap dan tanda tangan yang sudah di Fax tersebut.
Selepas dari kantor DPRD, Massa aksi kemudian melanjutkan Aksinya di bundaran Besar Kota Palangkaraya, kemudian melakukan orasi secara bergantian. Koordinator Lapangan/Korlap (M. Fahrul Riannur) dalam Orasinya mengungkapkan, bahwa alasan-alasan yang disampaikan oleh Pemerintah sebagai dasar penaikan harga BBM hanyalah kebohongan semata.
Korlap yang Akrab dipanggil “Amang” ini juga menjelaskan, bahwa subsidi BBM yang menurut pemerintah membengkak akibat tingginya jumlah Import minyak (990 barrel perhari), kenyataannya diakibatkan kerana jumlah import yang dilakukan oleh pemerintah melebihi kebutuhan import sebenarnya (860 barrel/hari). Artinya, terdepat selisih angka yang “digelapkan” oleh pemerintah sebesar 130 ribu barrel/hari, dengan nilai US$.13 Jt/hari, samadengan Rp. 124,8 Milliar/hari atau Rp. 1, 498 Trilliun/tahun,Lanjut Amank.
Orator-orator lainnya juga menjelaskan bahwa, Anggaran subsidi BBM yang disampaikan oleh pemerintah untuk 46,7 Kl. Senilai 69, 150 T. ternyata melebihi kebutuhan biaya Import yang sebenarnya mencapai 69,120 T. Artinya bahwa, Mark up jumlah import dan pembengkakan jumlah anggaran tersebut, pemerintah sudah mengantongi keuntungan sebesar 31, 7 T/Tahun. Sedangkan kompensasi yang diberikan kepada Masyarakat seperti BLSM, sama sekali tidak menjawab kebutuhan Rakyat, Ungkapnya.
Sebelum menutup Aksinya dengan pembacaan pernyataan sikap oleh Presiden Mahasiswa UNPAR (Jimmy), kemudian membubarkan diri didepan kantor Disnaker, Korlap bersama massa aksinya menegaskan bahwa Aksi akan terus dilanjutkan dalam waktu-waktu berikutnya untuk melawan setiap kebijakan pemerintah yang anti terhadap Rakyat#.
Senin, 17 Juni 2013
Redaksi: Ali Wardana (Kord. FMN Palangkaraya)
Foto-foto Terkait:
0 komentar:
Posting Komentar