“Tolak
Kenaikan harga BBM-Hentikan Monopoli atas seluruh Sumber daya alam dan Energy
Indonesia”
Salam Demokrasi!
Sejak awal hingga pertengahan tahun 2013 ini, rakyat Indonesia terus dihadapkan dengan berbagai situasi social, ekonomi dan, politik yang terus mendorong rakyat dalam jurang kemerosotan. Dalam situasi demikian, Rakyat juga tak hentinya dipukul dengan berbagai kebijakan pemerintah yang kian menghimpit dengan beban penderitaan yang berlipat-lipat.
Diujung Quartal kedua tahun 2013 ini (Juni), Rakyat kembali digemparkan dengan rencana kebijakan Pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Kebijakan pemerintah tersebut tentu saja akan menyebabkan rakyat semakin kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Terlebih sejak awal tahun lalu, rakyat telah dihantam dengan dua kali kenaikan tarif dasar listrik,-TDL (Januari dan April), kemudian disusul dengan kenaikan harga kebutuhan pokok secara beruntun.
Dalam pengalaman tiga kali penaikan harga BBM selama pemerintahan SBY hingga rencana penaikan keempat kalinya saat ini, Pemerintah selalu menggunakan alasan yang sama, utamanya yakni: a). Untuk penyelematan anggaran (APBN) dari pembengkakan subsidi, b). Karena naiknya harga minyak dunia, c). Karena subsidi yang tidak tepat sasaran. Kenyataannya, pemerintah masih mendapatkan keuntungan yang besar dibalik alasan-alasan yang disampaikan. Dengan Alasan pembengkakan Anggaran akibat Import yang tinggi, pemerintah masih mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1, 498 Trilliun/tahun, dari selisih jumlah Import yang dilakukan dengan riil kebutuhan Import. Sedangkan dari Alokasi angaran yang dialokasikan untuk 46,1 Kl dengan nilai Rp. 69,150 T/tahun, Pemerintah mendapatkan keuntungan mencapai Rp. 30 T. pertahun dengan kebutuhan riil yang hanya mencapai Rp. 69, 120. T. jadi total keuntungan pemerintah dibalik Alasan tersebut, mencapai Rp. 31, 5 T.
Artinya, alasan dengan berbagai justifikasi (Pembenaran) yang disampaikan oleh Pemerintah tersebut hanya omong kosong dan pembodohan semata terhadap Rakyat. Persoalan utama yang menyebabkan tidak sebandingnya kebutuhan konsumsi dengan jumlah produksi minyak dalam negeri, ialah karena 70 persen ladang minyak produktif milik Indonesia konsesinya dikuasai oleh perusahaan asing seperti Exxon Mobil, Shell, BP, Chevron dan Conocco Phillips, dan Indonesia masih harus membeli minyak terhadap perusahaan-perusahaan tersebut dengan harga minyak jadi, sementara Indonesia menjual dengan harga minyak mentah kepada mereka. Dengan kenyataan demikian, ya terang saja Indonesia tidak akan pernah mampu meningkatkan jumlah produksinya dan akan terus merugi akibat perbandingan harga (jual-beli) yang tidak sebanding.
Melimpahnya kekayaan alam Indonesia yang sudah tidak terbantahkan, didalamnya termasuk sumber daya minyak dan Energi, serta potensi-potensi energy terbarukan lainnya. Namun dibalik kekayaan dengan berbagai potensi tersebut, “salah satunya” isu lingkungan digunakan oleh pemerintah untuk memenuhi kepentingan monopoli asing dengan pengembang jutaan hektar sawit yang jelas merampas tanah rakyat. Negara bahkan telah menargetkan 20 juta Ha kebun sawit akan dikembangkan hingga tahun 2020. Hal tersebut secara lansung mengancam kedaulatan pangan (food soverignty) dan penghidupan seluruh rakyat Indonesia. Seluruh persoalan tersebut, hingga persolan pencabutan subsidi BBM saat ini adalah bukti ketergantungan dan tidak berdaulatnya Negeri ini ditengah krisis kapitalisme monopoli Internasional.
Penaikan harga BBM sebagai kebijakan yang disadari sangat mengancam penghidupan rakyat tersebut telah mendapatkan protes yang keras dan massif dari rakyat diseluruh Indonesia. Namun ditengah keresahaan Rakyat tersebut, tepat pada tanggal 17 Juni 2013 kemarin, di Gedung DPR RI partai-partai politik busuk yang menguasai gedung tersebut kembali memperlihatkan watak aslinya yang tidak berpihak kepada rakyat dengan menyetujui RAPBN-P 2013 untuk subsidi kenaikan harga BBM (yang dialihkan dalam bentuk konpensasi).
Rakyat dipertontonkan dagelan para elit politik busuk tersebut yang seolah-olah telah menjalankan proses demokrasi. Mereka memperlihatkan mekanisme sidang pembahasan RAPBN-P dengan mengambil “Voting Suara” sebagai jalan akhirnya sebagai wujud mekanisme yang demokratis, kemudian dengan semena-mena menyatakan keputusan tersebut sebagai representative dari suara rakyat. Sedangkan riuh suara gelombang aspirasi rakyat diluar gedung DPR RI dari sabang hingga merauke, yang menolak dengan keras rencana kenaikan harga BBM sama sekali tidak dihiraukan. Massa aksi bahkan dibubarkan secara pakasa dan brutal, dipukul dan ditembak dengan semena-mena oleh aparat.
Keputusan paripurna anggota dewan yang selalu melekatkan identitasnya sebagai “Wakil Rakyat” tersebut adalah sikap yang kedua kalinya (dalam isu BBM) menghkianati rakyat setelah tahun lalu (2012) menyerahkan kewenangan penaikan harga BBM ada ditangan Pemerintah secara penuh. Hal tersebut (disetujuinya APBN-P oleh DPR RI dan tindakan fasis rezim SBY-Boediono dalam menangani para demonstrasi dengan cara kekerasan) terus memperkuat bukti dan kenyataan bahwa pemerintah Indonesia dibawah kuasa SBY-Boediono adalah pemerintah yang Fasis, anti rakyat dan, sekaligus rezim penghamba yang paling setia kepada tuannya yaitu Imperialis AS.
Paska diputuskannya RAPBN-P 2013 tersebut, Pemerintah lansung dengan segera melakukan berbagai aksi dramatis “se-olah” menunjukkan simpatinya kepada rakyat. SBY-pun bersiul diatas podiumnya menyampaikan rencana untuk menetapkan kenaikan harga BBM pada tanggal 22 juni 2013. Kebijakan anti rakyat tersebut, tentu saja telah membuat rakyat semakin geram dan terus menumpahkan kemarannya. Hal tersebut terbukti bahwa hingga hari ini gelombang penolakan kenaikan harga BBM masih terus dilakukan diberbagai tempat, baik dipusat maupun didaerah hingga ditempat yang paling terpelosok.
Dalam rangka untuk terus menolak rencana penaikan harga BBM tersebut, sekaligus untuk menanggapi Pernyataan Pemerintah dalam mengelabui Rakyat dengan berbagai alasan untuk tetap menjalankan kebijakan anti rakyat-nya, Front Mahasiswa Nasional (FMN) Cabang Palangkaraya “Mengecam sikap kepala batu pemerintah” yang tetap Ngotot untuk menaikkkan harga BBM. Selain itu, FMN Cabang Palangkaraya bersama FMN dicabang-cabang lainnya disleuruh daerah akan kembali menyelenggarakan aksi demonstrasi secara serentak pada tanggal 21 dan 22 Juni, guna mendesak pemerintah untuk mengurungkan niat jahatnya untuk menaikkan harga BBM. Bersama ini, Front Mahasiswa Nasional (FMN) Cabang Palangkaraya juga menyatakan sikap dan menuntut:
Bersama ini, kami juga mengajak kepada seluruh pemuda dan mahasiswa khususnya dan kepada seluruh rakyat yang ada di Palangkaraya pada umumnya untuk bersatu dan ambil bagian dalam aksi-aksi tersebut untuk bersama-sama “Menolak Penaikan harga BBM” dan melawan seluruh kebijakan anti rakyat lainnya. Aksi tersebut sekaligus untuk membongkar watak asli rezim fasis, hamba Imperialis SBY-Boediono serta para politisi dan partai politik (Parpol) busuk yang seolah-olah memihak kepada rakyat.
Hidup Mahasiswa!
Hidup Rakyat Indonesia!
Jayalah perjuangan Rakyat!
Sejak awal hingga pertengahan tahun 2013 ini, rakyat Indonesia terus dihadapkan dengan berbagai situasi social, ekonomi dan, politik yang terus mendorong rakyat dalam jurang kemerosotan. Dalam situasi demikian, Rakyat juga tak hentinya dipukul dengan berbagai kebijakan pemerintah yang kian menghimpit dengan beban penderitaan yang berlipat-lipat.
Diujung Quartal kedua tahun 2013 ini (Juni), Rakyat kembali digemparkan dengan rencana kebijakan Pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Kebijakan pemerintah tersebut tentu saja akan menyebabkan rakyat semakin kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Terlebih sejak awal tahun lalu, rakyat telah dihantam dengan dua kali kenaikan tarif dasar listrik,-TDL (Januari dan April), kemudian disusul dengan kenaikan harga kebutuhan pokok secara beruntun.
Dalam pengalaman tiga kali penaikan harga BBM selama pemerintahan SBY hingga rencana penaikan keempat kalinya saat ini, Pemerintah selalu menggunakan alasan yang sama, utamanya yakni: a). Untuk penyelematan anggaran (APBN) dari pembengkakan subsidi, b). Karena naiknya harga minyak dunia, c). Karena subsidi yang tidak tepat sasaran. Kenyataannya, pemerintah masih mendapatkan keuntungan yang besar dibalik alasan-alasan yang disampaikan. Dengan Alasan pembengkakan Anggaran akibat Import yang tinggi, pemerintah masih mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1, 498 Trilliun/tahun, dari selisih jumlah Import yang dilakukan dengan riil kebutuhan Import. Sedangkan dari Alokasi angaran yang dialokasikan untuk 46,1 Kl dengan nilai Rp. 69,150 T/tahun, Pemerintah mendapatkan keuntungan mencapai Rp. 30 T. pertahun dengan kebutuhan riil yang hanya mencapai Rp. 69, 120. T. jadi total keuntungan pemerintah dibalik Alasan tersebut, mencapai Rp. 31, 5 T.
Artinya, alasan dengan berbagai justifikasi (Pembenaran) yang disampaikan oleh Pemerintah tersebut hanya omong kosong dan pembodohan semata terhadap Rakyat. Persoalan utama yang menyebabkan tidak sebandingnya kebutuhan konsumsi dengan jumlah produksi minyak dalam negeri, ialah karena 70 persen ladang minyak produktif milik Indonesia konsesinya dikuasai oleh perusahaan asing seperti Exxon Mobil, Shell, BP, Chevron dan Conocco Phillips, dan Indonesia masih harus membeli minyak terhadap perusahaan-perusahaan tersebut dengan harga minyak jadi, sementara Indonesia menjual dengan harga minyak mentah kepada mereka. Dengan kenyataan demikian, ya terang saja Indonesia tidak akan pernah mampu meningkatkan jumlah produksinya dan akan terus merugi akibat perbandingan harga (jual-beli) yang tidak sebanding.
Melimpahnya kekayaan alam Indonesia yang sudah tidak terbantahkan, didalamnya termasuk sumber daya minyak dan Energi, serta potensi-potensi energy terbarukan lainnya. Namun dibalik kekayaan dengan berbagai potensi tersebut, “salah satunya” isu lingkungan digunakan oleh pemerintah untuk memenuhi kepentingan monopoli asing dengan pengembang jutaan hektar sawit yang jelas merampas tanah rakyat. Negara bahkan telah menargetkan 20 juta Ha kebun sawit akan dikembangkan hingga tahun 2020. Hal tersebut secara lansung mengancam kedaulatan pangan (food soverignty) dan penghidupan seluruh rakyat Indonesia. Seluruh persoalan tersebut, hingga persolan pencabutan subsidi BBM saat ini adalah bukti ketergantungan dan tidak berdaulatnya Negeri ini ditengah krisis kapitalisme monopoli Internasional.
Penaikan harga BBM sebagai kebijakan yang disadari sangat mengancam penghidupan rakyat tersebut telah mendapatkan protes yang keras dan massif dari rakyat diseluruh Indonesia. Namun ditengah keresahaan Rakyat tersebut, tepat pada tanggal 17 Juni 2013 kemarin, di Gedung DPR RI partai-partai politik busuk yang menguasai gedung tersebut kembali memperlihatkan watak aslinya yang tidak berpihak kepada rakyat dengan menyetujui RAPBN-P 2013 untuk subsidi kenaikan harga BBM (yang dialihkan dalam bentuk konpensasi).
Rakyat dipertontonkan dagelan para elit politik busuk tersebut yang seolah-olah telah menjalankan proses demokrasi. Mereka memperlihatkan mekanisme sidang pembahasan RAPBN-P dengan mengambil “Voting Suara” sebagai jalan akhirnya sebagai wujud mekanisme yang demokratis, kemudian dengan semena-mena menyatakan keputusan tersebut sebagai representative dari suara rakyat. Sedangkan riuh suara gelombang aspirasi rakyat diluar gedung DPR RI dari sabang hingga merauke, yang menolak dengan keras rencana kenaikan harga BBM sama sekali tidak dihiraukan. Massa aksi bahkan dibubarkan secara pakasa dan brutal, dipukul dan ditembak dengan semena-mena oleh aparat.
Keputusan paripurna anggota dewan yang selalu melekatkan identitasnya sebagai “Wakil Rakyat” tersebut adalah sikap yang kedua kalinya (dalam isu BBM) menghkianati rakyat setelah tahun lalu (2012) menyerahkan kewenangan penaikan harga BBM ada ditangan Pemerintah secara penuh. Hal tersebut (disetujuinya APBN-P oleh DPR RI dan tindakan fasis rezim SBY-Boediono dalam menangani para demonstrasi dengan cara kekerasan) terus memperkuat bukti dan kenyataan bahwa pemerintah Indonesia dibawah kuasa SBY-Boediono adalah pemerintah yang Fasis, anti rakyat dan, sekaligus rezim penghamba yang paling setia kepada tuannya yaitu Imperialis AS.
Paska diputuskannya RAPBN-P 2013 tersebut, Pemerintah lansung dengan segera melakukan berbagai aksi dramatis “se-olah” menunjukkan simpatinya kepada rakyat. SBY-pun bersiul diatas podiumnya menyampaikan rencana untuk menetapkan kenaikan harga BBM pada tanggal 22 juni 2013. Kebijakan anti rakyat tersebut, tentu saja telah membuat rakyat semakin geram dan terus menumpahkan kemarannya. Hal tersebut terbukti bahwa hingga hari ini gelombang penolakan kenaikan harga BBM masih terus dilakukan diberbagai tempat, baik dipusat maupun didaerah hingga ditempat yang paling terpelosok.
Dalam rangka untuk terus menolak rencana penaikan harga BBM tersebut, sekaligus untuk menanggapi Pernyataan Pemerintah dalam mengelabui Rakyat dengan berbagai alasan untuk tetap menjalankan kebijakan anti rakyat-nya, Front Mahasiswa Nasional (FMN) Cabang Palangkaraya “Mengecam sikap kepala batu pemerintah” yang tetap Ngotot untuk menaikkkan harga BBM. Selain itu, FMN Cabang Palangkaraya bersama FMN dicabang-cabang lainnya disleuruh daerah akan kembali menyelenggarakan aksi demonstrasi secara serentak pada tanggal 21 dan 22 Juni, guna mendesak pemerintah untuk mengurungkan niat jahatnya untuk menaikkan harga BBM. Bersama ini, Front Mahasiswa Nasional (FMN) Cabang Palangkaraya juga menyatakan sikap dan menuntut:
- Tolak Kenaikan Harga BBM
- Cabut UU Migas no. 22/2001, UU no. 11/1967 dan UU Penanaman Modal no. 25/2007 yang mengabdi pada imperialis !
- Turunkan Harga-harga Kebutuhan Pokok Rakyat
- Naikkan Upah Buruh, Pegawai Rendahan dan pekerja lainnya
- Hentikan Perampasan tanah dan Laksanakan Reforma Agraria Sejati
- Berikan jaminan kesejahteraan dan penuhi hak penghidupan rakyat lainnya
- Berantas korupsi dan sita hasil Korupsi untuk Rakyat
- Berikan Jaminan kebebasan Berorganisasi dan mengeluarkan pendapat bagi Rakyat
- Hentikan Komersialisasi pendidikan dan realisasi 20% anggaran pendidikan untuk rakyat
Bersama ini, kami juga mengajak kepada seluruh pemuda dan mahasiswa khususnya dan kepada seluruh rakyat yang ada di Palangkaraya pada umumnya untuk bersatu dan ambil bagian dalam aksi-aksi tersebut untuk bersama-sama “Menolak Penaikan harga BBM” dan melawan seluruh kebijakan anti rakyat lainnya. Aksi tersebut sekaligus untuk membongkar watak asli rezim fasis, hamba Imperialis SBY-Boediono serta para politisi dan partai politik (Parpol) busuk yang seolah-olah memihak kepada rakyat.
Hidup Mahasiswa!
Hidup Rakyat Indonesia!
Jayalah perjuangan Rakyat!
Palangkaraya, 21 Juni 2013
Front Mahasiswa Nasional (FMN)
Badan Pimpinan Cabang Palangkaraya
M. Fachrulryanor
Koordinator
0 komentar:
Posting Komentar